Pelantikan pengurus DPK APINDO Kukar periode 2026-2031. (foto : Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2026-2031 resmi dilantik di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong pada Kamis (3/9/2026).

Di balik pergantian tersebut, tantangan dunia usaha turut menjadi perhatian, terutama tekanan yang tengah dirasakan sektor pertambangan.

Ketua DPK APINDO Kukar periode 2026-2031, Agung Hasanudin mengatakan, pihaknya memilih melanjutkan program yang telah berjalan dengan memperkuat kerja sama bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, sejumlah agenda seperti pengupahan hingga tanggung jawab sosial perusahaan sudah memiliki fondasi yang baik.

“Jadi tinggal penguatan saja apa yang sudah dijalankan. Dan kita juga sebenarnya sudah, pengusaha-pengusaha yang ada di Kukar itu sudah kolaborasi juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di Kukar,” ujarnya.

Meski demikian, dunia usaha saat ini menghadapi persoalan yang lebih mendesak. Ia menyoroti sektor pertambangan yang mengalami pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja.

Dampaknya mulai terlihat dari jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Hingga Agustus 2026, sekitar 2.000 tenaga kerja di sektor pertambangan disebut telah kehilangan pekerjaan.

“Per Agustus ini sekitar 2.000 loh PHK khusus di sektor tambang. Oktober puncaknya itu keseluruhan bisa sampai 15 ribu,” ungkapnya.

Situasi itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus direspons sejak awal, persoalannya bukan hanya bagaimana menghadapi penurunan aktivitas usaha, tetapi juga memastikan mereka yang terdampak tetap mempunyai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, langkah pertama yang disiapkan adalah membangun basis data mengenai tenaga kerja terdampak.

“Pertama adalah kita punya data dulu. Yang kedua, potensi apa yang di luar daripada sektor formal, khususnya kita pengembangan di UMKM,” jelasnya.

Pengembangan UMKM nantinya berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan.

APINDO akan menggandeng Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) untuk menyiapkan pelatihan sesuai kebutuhan, sehingga kemampuan yang telah dimiliki dapat diarahkan ke peluang baru.

Langkah tersebut dinilai penting karena pemulihan sektor usaha membutuhkan waktu. Sementara itu, mereka yang dirumahkan maupun terkena PHK tetap harus menjalani kehidupan sehari-hari.

“Menunggu nanti kesempatan itu akan baik lagi, saya yakin. Cuman kan menunggu baik ini, mereka ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK, tentunya perlu punya keahlian tertentu dan harus hidup jalan terus,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pergantian pengurus tersebut.

Ia mengapresiasi kontribusi jajaran sebelumnya terhadap perkembangan investasi dan berharap capaian itu dapat dilanjutkan.

Menurutnya, tantangan dunia usaha membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan serikat pekerja perlu berjalan bersama agar aktivitas investasi tetap terjaga sekaligus mampu mendukung perekonomian masyarakat.

“Paling penting adalah kolaborasi antara pemerintah, APINDO, dan Serikat Pekerja ini yang paling penting kolaborasi bersama. Semoga ini bisa menaikkan perekonomian kita di Kukar dan bisa lebih bergairah lagi,” pungkasnya. (Kriz)